THREAD

Sejarah akar konflik di Papua dan irisannya dengan hak atas pembangunan orang Papua yang bukan merupakan solusi akhir

(beserta lampiran akademik)
1 Des 1961:
Manifesto kemerdekaan Papua diberi Belanda, persiapan kemerdekaan penuh pd 1971. Ahli anggap ini langkah Bld utk berbuat baik terakhir kalinya ketika masa kolonialisme dunia runtuh. Secara ras&geografis, Melanesia Papua dianggap bagian dari Pasifik, bukan Melayu Asia
(cont’d)

1 Des 1961:

Bendera kebangsaan Bintang Kejora pertama kali dikibarkan dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua pertama kali dikumandangkan.
19 Des 1961:
2 minggu kemudian, INA melakukan invasi militer pertama di Papua lewat Trikora. Buku pelajaran kita mengajarkan betapa pahlawannya Sukarno dan Suharto membebaskan Irian Barat ketika itu, namun kebanyakan orang asli Papua (OAP) menganggap ini awal penjajahan INA.
1962:
pasukan INA kalah. INA cari bantuan ke Rusia. Ketika itu masih Cold War, US takut Rusia mengakar di Asia Tenggara. Maka US minta Belanda sekutunya mengalah.

New York Agreement di utk selamatkan muka para pihak: referendum sebagai jalan tengah. Tidak ada OAP dilibatkan
1963:
Teritori di bawah UNTEA, sembari Papua “dititipkan” ke INA untuk bantu persiapan administrasi dan teknis referendum nanti.

OPM dibentuk. Perlawanan OAP berlangsung hingga saat ini. Khusus perlawanan terhadap invasi militer INA sebelum referendum dijelaskan di bawah ini.
1963-1967:
OAP kebykan bersenjatakan pisau&panah. INA bom udara di berbagai titik dan menjarah fasilitas publik (trmsk perlengkapan RS&obat) & rumah OAP

Di Manokwari, 2 INA terluka diserang. Sbg balasan INA tembak siapapun orang Papua yg lewat&bom hingga 1.000-2.000 OAP tewas
1967:
Kontrak karya dengan Freeport ditandatangani. Papua bahkan belum integrasi ke INA saat itu. OAP sebagai pemilik tanah tidak dikonsultasikan sama sekali.
1969:
Atas janji 1 man 1 vote, “Act of Free Choice” dilaksanakan. 1.026 dari total 800.000 penduduk OAP saat itu dipilih, voting di bawah tekanan senjata&iming2 INA.

OAP menyebutnya “Act of No Choice”. Referendum tsb dianggap ilegal krn tdk sesuai standar hukum internasional
Itulah akar konflik di Papua. LIPI & akademik internasional jg menyimpulkan demikian.

Utk menyelesaikan konflik harus ke akar konflik, yaitu pemenuhan hak atas penentuan nasib sendiri. Tapi pemerintah terus pake pendekatan pembangunan yg hanya akan mampu mengatasi efek samping
Hak penentuan nasib sendiri = hak fundamental masyarakat adat hingga capai status jus cogens (norma tertinggi dlm hukum int'l)

Hak ini ada 2: eksternal&internal

Pelanggaran dlm kasus Papua:
eksternal = akar konflik td
internal = ketidakberdayaan masy adat ketika “dibangun”
UN Declaration on the Right to Development mengatur bahwa pembangunan harus dilakukan dgn penghormatan thd hak penentuan nasib sendiri khususnya masy adat

Melanesia Papua: peradaban cultivating society tertua di dunia (50.000 th) sebelum INA masuk. Pola hidupnya dipaksa berubah
Infrastruktur diperlukan & adl hak WN. Tapi sebagian besar OAP tetap berteriak “kami tidak minta infrastruktur, nyawa tdk bisa diganti aspal&semen" krn bagi mereka pemenuhan hak atas penentuan nasib sendiri lebih mendesak

Ada perbedaan prioritas pemenuhan hak antara Jkt dgn OAP
Pemenuhan hak atas pembangunan tidak berarti hak penentuan nasib sendiri bisa dinegasikan

Selama hak atas penentuan nasib sendiri yg merupakan akar konflik tidak dipenuhi, maka konflik akan trus tjd, sekalipun pemerintah tlah bangun gedung tertinggi di dunia & shinkansen di sana
Solusi:

Pembangunan dijalankan dengan konsultasi & persetujuan OAP, demi penghormatan thd hak penentuan nasib sendiri internal.

Terkait akar konflik: dialog, atau referendum ulang sbg solusi demokratis; demi pemenuhan hak penentuan nasib sendiri eksternal.
You can follow @VeronicaKoman.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled: