Read on Twitter
Ya benar jawabannya adalah Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian yang kemarin baru disoroti Tempo karena kasus jual beli jabatan.
A Thread https://twitter.com/mawakresna/status/1381815441140539392">https://twitter.com/mawakresn...
A Thread https://twitter.com/mawakresna/status/1381815441140539392">https://twitter.com/mawakresn...
Gara-gara tulisan Tempo kemarin, jadi kepikiran buat cek laporan keuangan Kemendes DTT. Menemukan ada kasus perjalanan dinas yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Nilainya sampai Rp11,9 miliar. Buat rakjat jelata, ini duit gede. Bisa buat beli 16 rumah tipe 36/72 di Citayam.
Dari hasil konfirmasi BPK ada 1.249 bill hotel (Total 5.287 bill hotel) yang berhasil dikonfirmasi. Dari 1.249 bill itu dikonfirmasi ke pihak hotel 53,96 persen bill adalah tidak benar alias fiktif. Total nilainya Rp11,9 Miliar.
Di luar Rp 11,9 miliar itu, ditemukan juga Rp339,7juta kelebihan pembayaran hotel. Kelebihan bayar hotel aja setara harga rumah yang gw cicil 15 tahun. Cryyyy... :(
Rincian Rp339,7 juta kelebihan pembayaran.
Baca kalimat ini:
“Hal tersebut menunjukkan bahwa bill/invoice yang disampaikan oleh pelaksana perjalanan dinas tidak benar...”
Apa tidak emosi?
Baca kalimat ini:
“Hal tersebut menunjukkan bahwa bill/invoice yang disampaikan oleh pelaksana perjalanan dinas tidak benar...”
Apa tidak emosi?
Selain Rp339,7juta dan Rp 11,9 miliar, masih ada bukti pertanggungjawaban yang tidak benar nilainya Rp1,46 miliar. Duit segitu buat beli rumah YVE Habitat design by Andramatin masih ada kembalian. Kalau di Citayem bisa dapat 4 rumah tipe 36/72 dan masih ada kembalian.
Rincian bukti pertanggungjawaban yang tidak benar:
Ini salah satu contohnya, ada biaya hotel yang dimarkup ada pula yang beneran gak ada alias fiktif.
