Kenapa saya mendukung UU CIPTA KERJA.

Jawab singkat: Karena Indonesia benar2 perlu menciptakan ladang pekerjaan, dan perlu penyederhanaan birokrasi dan melahirkan lebih banyak usaha2 dari masyarakat.

Saya akan jelaskan sedikit di thread singkat ini.

Permasalahan dgn Indonesia bukan urusan ga ada potensi, tetapi masalahnya adalah sukar mendaya-gunakan potensi yg ada karena banyak sekali masalah, terutama masalah birokrasi dan pemerintah tidak memudahkan swakarsa dari masyarakat.

Katanya UU Cipta Kerja tidak memihak pekerja. Saya ga setuju, kecuali mau sama2 miskin. Kalau ga ada pekerjaan, maka nonsense dgn semua aturan yg memihak pekerja, toh kesempatan bekerja minim.

Jika aturan hebat sekali memanjakan pekerja, lalu ga ada lapangan kerja, untuk apa?

Ingat, tanggung jawab kesejahteraan masyarakat ada di tangan Pemerintah, bukan Perusahaan Swasta. Orang mendirikan usaha bukan untuk menjadi organisasi amal, tetapi untuk mendapatkan profit.

Tidak ada gunanya berslogan muluk2 ttg tanggung jawab sosial perusahaan..

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah: Melakukan pekerjaannya secara benar. Kalau dia kontraktor, bikin bangunan dgn spesifikasi yg benar. Kalau dia manufaktur, produksi barang dgn kualitas yg benar.

Ga usah muluk2 tanggung jawab yg mengambil alih tugas pemerintah.

Peran pemerintah harus diperluas, sehingga memastikan kesejahteraan rakyat baik yg kerja di perusahaan, pemerintahan, atau yg usaha sendiri, bertani sendiri, dsb.

Perusahaan mendukung tetapi selalu dalam batas2 yg mereka bisa lakukan tanpa mengganggu daya saing.

Di Indonesia, terlalu muluk2 soal tanggung jawab sosial perusahaan malah membuat tanggung jawab perusahaan sebenarnya tidak tersentuh. Misalnya bikin bangunan dgn spec yg dicolong, jalanan yg cepat berlobang2 padahal barusan dibangun, dsb.

Keberatan selanjutnya ttg UU Cipta Kerja, bahwa masalah Indonesia ada di korupsi, bukan soal UU Cipta Kerja.

Benar, karena itu berantaslah korupsi, tapi itu tidak berarti UU Cipta Kerja salah. Semakin banyak birokrasi, semakin membuat celah untuk para koruptor.

Jadi jika pemerintah serius kerja, tidak korup, benar2 secara serius menindak perusahaan2 nakal, itulah yg akan mempercepat majunya ekonomi.

Itu juga terkait masalah Lingkungan Hidup. Masalahnya adalah, jika ada perusahaan nakal, apakah pemerintah cepat mengatasi?

Organisasi2 Buruh saat ini sama sekali tidak ada gunanya. Mereka menciptakan satu lapisan inefisiensi saja. Mereka dgn gampang digunakan oleh kelompok2 politik praktis.

Mau gaji besar? Kerja, dan terus melatih diri shg lebih trampil.

Jika banyak lapangan kerja, tingkat daya saing industri mulai terbentuk, otomatis akan terjadi kurangnya tenaga kerja trampil, yg pasti akan meningkatkan gaji para tenaga kerja trampil.

Adalah tugas pemerintah u/ membuat hal ini terjadi, meningkatkan upah krn daya saing tinggi.

Kesejahteraan rakyat itu tanggung jawab pemerintah. Dan pemerintah harus mengusahakannya. Pemerintah boleh menarik pajak dari perusahaan2 lebih banyak, tapi harus secara adil. Duit itu kemudian dijadikan sumber pembiayaan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebenarnya dalam skala kecil, hal itu pernah diusahakan oleh Ahok di Jakarta ketika dia jadi Gubernur. Yaitu pemberantasan korupsi, duit untuk perbaikan sarana yg meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan kerjasama dgn perusahaan2 untuk melaksanakan hal itu.

Ini bukan kapitalisme vs sosialisme. Justru memadukan kapitalisme dan sosialisme secara benar.

Sosialisme karena mendesak peran pemerintah lebih besar untuk mensejahterakan rakyat. Kapitalisme diterapkan pada perusahaan swasta. Ini cara yg benar, jangan malah dibalik.

Kalau kemudian perusahaan swasta dipaksa ber-sosialisme, dan malah pemerintah dan pejabat2 yg menjalankan kapitalisme.. Itu surga besar bagi korupsi, dan kehancuran.

Banyak tuh pejabat yg menjalankan tugasnya seperti kapitalis, lalu perusahaan swasta dipaksa jadi sosialis.

Hanya dgn menyuburkan kesempatan berusaha, menarik sebanyak mungkin penghalang berusaha, Indonesia bisa berdaya saing dalam dunia sekarang ini.

Tanpa itu, sama saja dgn memeratakan kemiskinan. Tenaga kerja dilindungi hebat sekali, sayang orangnya ga ada krn pada nganggur.

Saatnya setiap org cobalah melihat situasi negara secara makro, bukan hanya untuk kepentingan diri semata. Yang penting dalam setiap kebijakan, apakah secara keseluruhan satu kebijakan akan menambah kesejahteraan secara menyeluruh?

Jika nanti gaji pekerja secara keseluruhan tinggi, bukan karena dipaksa ormas buruh, tapi karena daya saing dalam pasar tenaga kerja tinggi... Nah, saat itu dinanti2kan oleh industri high-tech dalam bidang layanan maupun pabrikan, karena tetiba produk high-tech jadi feasible.

Jadi mau naik kelas dibidang high-tech? Jangan muluk2. Cara terbaik adalah mengurangi rintangan2 berupa aturan2 yg mengikat tanpa guna. Bebaskan rintangan itu. Dan bebaskan usaha2 dari campur tangan birokrasi terlalu banyak.

Pejabat2 pemerintah harusnya fokus pada lapisan masyarakat paling miskin. Sering2 turun lapangan, dan benar2 mengatasi masalah di tingkat akar rumput.

Tetapi sering, pejabat2 lebih suka berurusan dgn dunia usaha, padahal mereka ga minta bantuan.

Pemerintah harus kerja keras meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya memberi arahan. Misalnya, rakyat desa miskin, tolong pemerintah pikirin usaha apa yg mereka bisa lakukan, dan gimana cara pemasaran, dsb.

Saya sering membuat thread ttg apa yg terjadi di China. Walaupun tanpa menyinggung Indonesia, saya sebenarnya mencoba membuat orang berpikir, kenapa tidak mengambil ide dari usaha2 mereka yg sdh berhasil?

Berpikirlah secara pragmatis, jangan ideologis.

Hebat, dgn thread ini tetiba yg unfollow banyak sekali.Hehehe.. Ga apa2, yg unfollow rugi sendiri.

Gitu, ini ga ada urusan pro vs kontra Jokowi. Saya bukan pendukung Jokowi, dari dulu saya klaim golput. Yg saya tuliskan adalah preferensi saya, tanpa pusing soal politik.

Akan tiba suatu saat di Indonesia (moga2), dimana benefit2 yg disediakan perusahaan akan sangat membuat nyaman pekerja. Tapi itu bukan karena perusahaan diharuskan, tetapi gegara mereka harus bersaing dgn perusahaan lain mendapatkan karyawan handal dan langka.

Tugas dari pemerintah adalah mempercepat tibanya saat twit di atas. Gimana caranya sehingga RAKYAT MENJADI ASSET, BUKAN BEBAN.

Rakyat jadi asset ketika dicari2 dan dibutuhkan. Selama rakyat masih menjadi beban, tolong kencangkan program keluarga berencana, satu anak cukup

Itulah contoh pandangan jangka pendek. Sawit bagus, pada tubruk kesono. Habis itu jelek, tapi hutan sdh ditebang lalu gimana?

Karena itulah, penting buat negara untuk jaga gawang kekayaan negara (termasuk hutan), tapi bebaskan warga berusaha. https://twitter.com/Si_SesatTimur/status/1315482817376055296