Read on Twitter
{Thread}
Ketika Buruh Merasa Dibohongi Penguasa dan Wakil Rakyat | #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #DPRRI
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/06/12003921/ketika-buruh-merasa-dibohongi-penguasa-dan-wakil-rakyat-soal-uu-cipta.
Ketika Buruh Merasa Dibohongi Penguasa dan Wakil Rakyat | #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #DPRRI
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/06/12003921/ketika-buruh-merasa-dibohongi-penguasa-dan-wakil-rakyat-soal-uu-cipta.
1. DPR RI telah mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020) | #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #DPRRI https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/144227465/sederet-fakta-rapat-paripurna-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-dari
2. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah terkait kapal asing penangkap ikan. | #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #DPRRI
https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/132355465/melihat-isi-uu-cipta-kerja-soal-ketentuan-kapal-asing-penangkap-ikan-masuk.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/132355465/melihat-isi-uu-cipta-kerja-soal-ketentuan-kapal-asing-penangkap-ikan-masuk.
3. Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk menangkap ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. | #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #DPRRI
https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/132355465/melihat-isi-uu-cipta-kerja-soal-ketentuan-kapal-asing-penangkap-ikan-masuk.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/132355465/melihat-isi-uu-cipta-kerja-soal-ketentuan-kapal-asing-penangkap-ikan-masuk.
4. Namun Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat ini juga berlaku bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. | #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #DPRRI
https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/132355465/melihat-isi-uu-cipta-kerja-soal-ketentuan-kapal-asing-penangkap-ikan-masuk.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/132355465/melihat-isi-uu-cipta-kerja-soal-ketentuan-kapal-asing-penangkap-ikan-masuk.
5. Kemudian poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai membuat upah pekerja lebih rendah. | #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #DPRRI
https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/184950065/disahkan-ini-sejumlah-poin-omnibus-law-uu-cipta-kerja-yang-menuai-sorotan.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/184950065/disahkan-ini-sejumlah-poin-omnibus-law-uu-cipta-kerja-yang-menuai-sorotan.
6. Selanjutnya, Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing (TKA) merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja. | #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #DPRRI https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/184950065/disahkan-ini-sejumlah-poin-omnibus-law-uu-cipta-kerja-yang-menuai-sorotan
7. Para buruh juga menyoroti potensi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup kehilangan jaminan pensiun dan kesehatan. | #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #DPRRI https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/06/12003921/ketika-buruh-merasa-dibohongi-penguasa-dan-wakil-rakyat-soal-uu-cipta
8. Selain itu buruh menuntut terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai jadi kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak. | #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #DPRRI https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/06/12003921/ketika-buruh-merasa-dibohongi-penguasa-dan-wakil-rakyat-soal-uu-cipta
9. Para buruh juga menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. | #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #DPRRI https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/06/12003921/ketika-buruh-merasa-dibohongi-penguasa-dan-wakil-rakyat-soal-uu-cipta
10. Mereka juga menilai dalam UU Cipta Kerja pekerja berpotensi mendapatkan jam kerja yang lebih eksploitatif. | #OmnibusLaw #UUCiptaKerja #DPRRI https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/06/12003921/ketika-buruh-merasa-dibohongi-penguasa-dan-wakil-rakyat-soal-uu-cipta
