Dari perspektif hukum, penyusunan UU ini memiliki dua masalah

Pembahasan RUU Cipta Kerja melanggar prosedur DPR sendiri. Penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaa juga berisiko menghalangi aspirasi publik.

RUU Cipta Kerja akan merevisi sejumlah UU yang juga telah dan sedang dibahas revisinya di DPR.

RUU Omnibus Law seharusnya ditunda di tengah pandemi karena tidak etis dan pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah yang lebih fundamental.

Apakah _omnibus law_ atau undang-undang sapu jagat mampu menyelesaikan kendala regulasi di Indonesia?

Omnibus Law lewat UU Cipta Kerja akan melanjutkan orientasi kebijakan perburuhan yang ramah pasar yang pada akhirnya akan mengurangi hak-hak buruh. Padahal bukan aturan masalah terbesar Indonesia.

Dengan dicabutnya hak-hak pekerja dalam _omnibus law_, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap Indonesia.

UU Cipta Kerja mengamanatkan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan yang justru menjadi langkah mundur.

UU Cipta kerja disinyalir hanya memperkaya kalangan atas dan merugikan kalangan bawah.