Read on Twitter
Gua mau kupas ini. Salah tafsirnya tentang negara membiayai rakyat oleh wakil rakyat yang digaji oleh rakyat.
Jika masih menikmati ruangan AC dimana tagihan listriknya dibebankan dari anggaran negara yang notabene dari pajak rakyat harusnya minta maaf sama rakyat. https://twitter.com/Don_dasco/status/1265291970970148864
Jika masih menikmati ruangan AC dimana tagihan listriknya dibebankan dari anggaran negara yang notabene dari pajak rakyat harusnya minta maaf sama rakyat. https://twitter.com/Don_dasco/status/1265291970970148864
Negara itu bukan korporasi. Diolah sekadar untung rugi secara korporasi. Hajat hidup orang banyak dan cabang produksi berupa sumber daya alam, jika pengelolaannya tepat maka jangankan membiayai kebutuhan pokok rakyat, menjamin bayi yang lahir dengan jaminan pendidikan pun bisa.
Dalam masa genting dan keadaan darurat, jika rakyat tidak dijamin dan dibiayai oleh negara mau kemana rakyat meminta? Negara harus hadir dalam upaya menjaga atmosfir dan stabilitas nasional. Negara bisa selamanya membiayai rakyat; dengan apa? Sini gua bisikin.
Bagaimana mau membiayai rakyat, segambreng UU yang diam-diam menguntungkan korporasi; berupa aturan kerja, jaminan pensiun, upah, dan terkait sumber daya alam serta eksplorasi; sudahkah cabang produksi itu ada imbal buat negara? Sehingga rakyat dijamin lewat regulasi.
Jika mau berpikir ala pebisnis dan untung rugi dalam mengelola. Kebijakan-kebijakan dan regulasi tentang eksploitasi sumber daya alam itu bagaimana untuk negara? Dan dalam sebuah negara sang pembuatan kebijakan adalah kacung rakyat, pelayan rakyat, bukan antek korporasi
Cara membiayai rakyat itu dengan menstabilkan harga kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja, memegang penuh sumber daya alam dan mengaturnya untuk kebutuhan rakyat. Serta menyalurkan dana pajak sesuai porsi. Menertibkan pola model kepentingan di Badan Usaha Milik Negara.
Apabila produktivitas rakyat dijaga, dikembangkan, ekonomi dan masyarakat menuju Saving Money; sekali lagi, karena angka produkvitas dan lapangan kerja serta meningkatnya sejumlah sektor ; pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, maka begitulah negara membiayai rakyat.
Kenapa akhirnya negara tidak bisa membiayai rakyatnya? Bukan tidak bisa! Tapi tidak mau karena sejumlah kepentingan para birokrat sekaligus korporat yang numpang hidup dengan merong-rong negara. Lihat Current Account Deficit, yang bahkan di era kalian menjabat; jadi terburuk.
Kenapa negara tidak bisa membiayai rakyat? Karena para pejabatnya tidak sadar dan mengidentifikasi tentang kekuatan atau power negerinya.
Berkaca dari Vietnam bahkan Myanmar; yang paham siapa jati diri mereka dari bentang alamnya.
Berkaca dari Vietnam bahkan Myanmar; yang paham siapa jati diri mereka dari bentang alamnya.
Negara dengan banyak selat, negara dengan bibir pantai terpanjang di dunia, bahkan negara yang tongkat ditancapkan jadi tanaman, panas bumi yang melimpah, mineral dan hasil bumi dengan tanah yang subur melimpah. Malah mengimpor Singkong dan Garam!
Pasal tentang sumber daya alam hanya jadi pajangan. Satu Pasal itu saja jika dieksplor dan difokuskan maka keseimbangan ekonomi ini akan terbentuk. Dan negara auto membiayai rakyat bahkan bisa menjamin pendidikan bayi yang baru lahir. Lihat Brunei Darussalam.
Salah kelola; bisa dilihat dari data yang bisa dibuka saat ini. Dimana Current Account Deficit bahkan terburuk sepanjang sejarah republik ini berdiri, deficit Migas, dan tergerusnya Cadev negara, jikapun Cadev meningkat itu karena utang, bahkan negara kecanduan Bond.
Harusnya bisa membiayai rakyat, jika keseimbangan ekonomi terjadi. Mengapa Current Account deficit melebar? Karena ketololan pemangku kekuasaan yang membunuh sektor produksi, sektor distribusi (by bond) menggila, sementara pola konsumsi meningkat, dan akhirnya import
Bukan negara tidak bisa membiayai rakyat. Tapi para pejabatnya tidak mampu membuat negara bisa membiayai rakyat. Bukan sekadar subsidi; tapi ruang lingkup lebih besar dengan memberi ruang produktif bagi rakyat.
Bernegara itu harus menyiapkan skema terburuk apapun. Jika tidak ada kajian bahkan pembuatan kebijakan by pesanan. Maka lihat; saat badai datang, mereka yang diberi kuasa akan lepas tangan, bahkan cuci tangan dengan jargon jargon ciptaan seperti new normal.
Bagaimana para pejabat berpikir agar rakyat "Saving Money", dan saving money ini akan terjadi jika negara hadir dalam sektor produksi. Duit negara adalah duit rakyat, jika sektor produksi saja dibunuh, negara tak punya duit, maka wajar, jika saat ini "debt and import oriented".
Jika sektor produksi itu meningkat, pemasukan negara meningkat, dan upah meningkat, rakyat mampu dalam level "Saving Money", rakyat gak minta dibiayai lagi, buat menggaji kepala-kepala di parlemen 10 kali lipat juga rakyat ikhlas.
Dah ah males, maaciw~
Dah ah males, maaciw~
