Corona:
Mini Chaos Indonesia?

Diam di Rumah, kebijakan bagus yg kompleks. Org tdk serta merta bisa dicegah, krn takut tdk berpenghasilan. Pdhl kontrakan & cicilan hrs dibayar. Jatah makan esok jg belum ada.

Walhasil, mrk terus beredar.
#COVID19
@KawalCOVID19
@AlissaWahid

Meski kebijakan physical distancing & kerja di rumah diberlakukan sjk 16 Maret, transportasi publik ibukota & pusat transaksi belum sepenuhnya sepi.

Pencari nafkah harian (asongan, pedagang keliling, PKL, buruh harian) mengaku tak lagi dpt penuhi kebutuhan.
#COVID19

Sebelum otoritas sadar, mereka sebagian telah memilih pulang ke Desa/kampung tempat asalnya.

Heboh, ketika gelombang mudik dipercepat ini telah tak terhitung jumlahnya.

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota keluarkan himbauan, yg tak begitu didengar warga. #COVID19

Warga mikir lebih aman di kampung, tdk mikir kontrakan, makan dr berladang atau seapes2nya nebeng sanak family.

Keluarga mrk jg lebih tenang. Mangan ora mangan, penting kumpul. Tak lagi kepikiran nasib family di tanah rantau.

#COVID19

Rakyat Kecil tdk percaya layanan yg disediakan pemerintah, krn sepanjang umur sll mrs terdiskriminasi, baik di puskesmas/RS/klinik & kantor kekurahan/balaidesa.

Tp mrk jg sadar diri, kalo gak pny uang ya hrs siap direndahkan.

#COVID19

Bagi mrk, janji2 pemerintah utk dilindungi, dirawat, diberi makan, semuanya layak dicurigai. Kalo dpt ya syukur, tdk juga gpp. Tidak diandalkan.

Presiden nya mungkin berniat baik, tp petugas yg melayani & Pejabat atasan mrk berperilaku buruk.

#COVID19

Mulut para pejabat bergaji puluhan sampai ratusan juta dg entengnya bilang, rakyat tdk bisa diatur, pembangkang.

Tanpa mikir dan mengoreksi dulu ulu hatinya, bahwa mrk yg Salah. Salah telah menanamkan trauma & rasa kecewa.

Koreksi diri. Perbaiki kebijakan.
#COVID19

Mayoritas rakyat kecil yg tdk terorganisir (di Indonesia) tdk suka bikin huru-hara, spt poorest group di India.

Rakyat kecil bergerak tanpa komando pulkam atau sebagian masih keluar rumah cari makan. Tanpa sumpah serapah & caci maki.
#COVID19

16-29 Maret, mereka yg merasa tdk mampu bertahan di tanah rantau karena physical distancing, memilih pulang, tanpa tahu mereka sdg terkena corona atau tidak.

Penyebaran dari kota2 besar ke desa tak tercegah. Pemerintah bengong. Meratap pilu.
#COVID19

Gelagapan, itulah karakter asli para pemegang kuasa, yg tak biasa menghadapi masa krisis. Pun mereka tak biasa mikir dg bantuan pengetahuan sebelumnya.

Modal bisikan dan anekdot-anekdot yg jd referensi ambil kebijakan. Negara driven by pembisik. #COVID19

Sejak diumumkannya kasus pertama positif COVID-19 oleh Presiden, formula kebijakan utk mitigasi dampak pemberlakuan protokol penanganan COVID-19 tak kunjung dibuat.

Berapa anggaran, bagaimana tahapan, siapa yg harus melakukan apa, tak kunjung diputuskan. #COVID19

Jika policy A dijalankan, berdampak begini, gimana penanganan nya, serta antisipasinya seperti apa?. Semua itu tak terlihat.

Policy B, Policy C dst berlaku begitu rupa. Terkesan asal-asalan & sporadis. Serampangan & tidak terpola.
#COVID19

Jum'at (20/3) Inpres 4/2020 diterbitkan, dan Senin (23/3) baru dipidatokan. Sampai skrg tak kunjung dijalankan. Padahal ini baru soal perintah menyiapkan anggaran. Para bawahan membangkang, instruksi Pak Presiden, diabaikan!
#COVID19

Komitmen anggaran ini sgt penting, hrs cepat & tanpa kompromi. Tanpa anggaran, pencegahan, penanganan, dan pengendalian dampak sosial ekonomi tak akan terlaksana.

Saatnya Presiden gunakan tangan besi. Putuskan jml realokasi APBN setara 2% PDB. APBD 10%.
#COVID19

Brp 2% dari PDB itu?, kira2 Rp330 T. Itu hanya setara 36% dari Belanja KL yh mencapai Rp909 T. Negara tetap jalan.

Duit itu dipakai pencegahan, penanganan, pengendalian dampak sosial-ekonomi.
#COVID19

Belanja pencegahan meliputi disinfektan, hand sanitizer & alat tes cepat. Let say Rp5 T se-Indonesia.

Minimal 30% dr 268 jt penduduk hrs di test.

Kalo harga alat Rp500rb, biayanya Rp40,2 T.

Masih sisa kurleb Rp285 T dr pagu Rp330 T. Aman.
#COVID19

Biayai penanganan, Alat pelindung diri (APD) Rp1 T, gaji 2500 dokter & nakes Rp15jt slm 5 bulan sebesar Rp187,5 M atau Rp0,19 T, biaya rawat inap 5 bulan sebesar Rp4,9 T, biaya obat Rp5 T.

Total penanganan Rp10 T.

Masih sisa kurleb Rp275 T dari pagu Rp330 T.
#COVOD19

Dampak ekonomi 67,02 juta RT yg di rumahkan sementara (physical distancing) slm 4 bln dg nilai Rp500rb, maka total nya Rp134 T.

Sampai disini masih tersisa Rp141 T dari pagu realokasi APBN Rp330 T tadi.

Dicadangkan. Negara Aman sampai Juli.
#COVID19

Ini baru dari APBN loh ya. Masih ada APBD yg dikelola 34 Prov, 415 Kab & 93 Kota. Thn 2019 total APBD se Indonesia itu Rp1.242,2 T.

Kalau 10% diperintahkan utk tangani COVID-19, maka ada anggaran Rp124,2 T.

Sampai Juli, penanganan akan Terkendali. Simpel.
#COVID19

Mengapa skenario semudah itu tak kunjung terjadi, pdhl sdh 2 bulan?.

Krn pemilik otoritas tdk minta dibimbing oleh ilmu pengetahuan yg ada di kepala para pakar/akademisi/praktisi/peneliti.

Lebih suka dibimbing anekdot & teori su'udzon para pembisik & oligarkhi.
#COVID19

Seharusnya Presiden ditemani expert Kesehatan, Ekonom, pakar hukum, sosiolog, antropolog, pakar rekayasa sosial, utk menyeleksi feeding dr anggota kabinet.

Spy policy statement nya tepat sasaran, akurat & terukur.

Ini gegara stafsusnya tak fungsi, hny jd aksesoris.
#COVID19

Maaf kalau ada salah tutur yg menyinggung rasa. Sungguh tiada maksud begitu.

Ini hanya kegundahan campur frustasi, akibat terdiam 15 hari tp kasus & kematian justru berlipat.

Salam #tirakat2020